Bendera 1/2 Tiang untuk Soeharto Keadilan

“Ada pengumuman dari Pak RT, setiap warga harus pasang bendera setengah tiang”, kata istri saya beberapa waktu lalu. “Gak usah!”, saya menimpali dengan suara datar tanpa memberikan alasan.

Saya tidak berpikir tentang korupsi atau penumpukan kekayaan yang gigantik. Saya hanya teringat komentar seorang nenek di televisi dengan senyum yang dipaksakan dan mata yang berkaca-kaca, “Dua anak saya (yang aktifis atau dicurigai aktifis) diculik penguasa order baru, sampai sekarang tidak diketahui nasibnya apakah masih hidup atau sudah mati.” Terenyuh saya mendengarnya, pastilah hati sang nenek lebih luluh lantak lagi. Belum lagi hati orang-orang yang dipenjara puluhan tahun tanpa proses pengadilan terlebih dahulu.

Saya tidak akan bercerita lebih banyak. Saya baru saja menemukan artikel menarik dari blog tetangga, dan nampaknya sudah menyebar di beberapa blog dan milis. Sayang sekali tidak diketahui dengan pasti siapa penulisnya. Saya minta maaf kepada penulis aslinya karena saya hanya bisa menyebutkan sumber tempat saya meng-copy tulisan tersebut.

Rekans, Anda bebas berpendapat dan berkomentar sebagaimana saya pun bebas memilih sikap. Namun satu yang pasti, sejarah adalah milik penguasa.

Berikut tulisannya:

The Big Blunder of SBY-JK

Siapa saja yang melek berita politik (dan masih punya hati nurani) pasti akan terperangah menyaksikan blunder besar yang baru saja dilakukan pemerintah kita. Setelah lantang menyuarakan dukungan terhadap program nuklir damai Iran, tanpa diduga pemerintah RI (bersama 14 anggota DK lainnya) menyetujui resolusi Dewan Keamanan PBB No.1747 (24 Maret 2007) tentang sangsi yang akan dijatuhkan kepada Republik Islam Iran. Sebuah sikap yang memalukan. Selain melukai Iran, pemerintah SBY-JK telah melukai hati nurani umat muslim sedunia. Di dalam negeri, duet SBY-JK mencederai aspirasi rakyatnya sendiri yang cukup terwakili oleh dua ormas besar Islam, NU dan Muhammadiyah, yang secara tegas mengecam keputusan pemerintah. Belum lagi mayoritas partai politik di parlemen bereaksi keras dengan bertekad akan menggulirkan hak interpelasi.