Islam dan Demokrasi: Perspektif Wilâyah al-Faqîh

Book Review
Oleh: Irfan Permana

Judul Buku: Islam dan Demokrasi, Perspektif Wilâyah al-Faqîh
Penulis: Muhammad Anis
Penerbit: Mizan
Cetakan: I, Oktober 2013
Tebal: 300 halaman

Iran berhasil bangkit dari sistem kerajaan di bawah Dinasti Pahlevi yang berada dalam buaian Barat menjadi sebuah sistem pemerintahan Islam berlandaskan demokrasi yang mandiri dan lepas dari hegemoni Barat. Secara resmi menjadi Republik Islam sejak 1 April 1979, setelah sebagian besar rakyat menyetujuinya melalui referendum nasional. Di bawah atap rumah baru ini Iran tidak lagi mengenal pemisahan politik dan agama. Yang diterapkan adalah perkawinan antara prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai politik Islam. Sebuah terobosan baru yang tertuang dalam sebuah konsep bernama Wilâyah al-Faqîh atau kepemimpinan ulama.

Lalu bagaimana hasilnya? Setelah lebih dari tiga dekade terhitung dua belas kali pemilu dilaksanakan dengan melibatkan rakyat Iran dalam jumlah mayoritas. Hasil implementasinya, praktek demokrasi Islam Iran justru lebih demokratis dibandingkan demokrasi liberal ala Barat yang dipraktekkan di banyak negara.

Lantas bagaimana tanggapan dunia internasional? Ada yang kagum, tidak sedikit yang sinis. Kagum karena melihat fakta kemajuan Iran di berbagai bidang padahal mengalami sanksi embargo dan terus dikucilkan Barat sejak revolusi 1979. Iran berhasil menunjukkan diri sebagai bangsa yang mandiri, kreatif, dan dinamis. Sedangkan pandangan negatif berangkat dari kecurigaan sebagian kalangan yang menuduh Iran tengah mencoba menerapkan sistem kediktatoran melalui rezim otoriter yang pragmatis. Sebagian lagi melemparkan kritik karena melihat adanya kemiripan dengan lembaga kepausan dalam Kristen, yang juga tidak kurang bermasalah.

Lantas bagaimana Iran menjawab berbagai kecurigaan tersebut?

Buku berjudul “Islam dan Demokrasi: Perspektif Wilâyah al-Faqîh”, yang ditulis oleh Muhammad Anis dan diterbitkan oleh penerbit Mizan ini mencoba mengulas sistem politik Wilâyah al-Faqîh ditinjau dari sudut pandang filosofis, historis, serta studi komparatif. Pembahasan meliputi perkembangan historis politik Syiah, perkembangan sistem Wilâyah al-Faqîh, serta hasil implementasinya yang dapat dirasakan rakyat Iran saat ini. Juga hasil penerapannya yang meliputi kebebasan intelektual, perlindungan kaum minoritas, pemberdayaan wanita, politik luar negeri, serta beberapa hal lainnya. Secara umum buku ini mencoba menjawab berbagai kecurigaan dan pandangan negatif, termasuk merespons komentar sebagian tokoh yang menganggap Iran merupakan negara teokratis yang tidak memiliki landasan demokrasi. Penulis buku ingin menunjukkan bahwa Iran memiliki definisi tersendiri mengenai demokrasi, di mana demokrasi yang dianut oleh negara ini adalah demokrasi agama yang menekankan kepemimpinan imamah sebagai pewaris kenabian (hal. 26).

Wilâyah al-Faqîh: Fusi Teokrasi dan Demokrasi

Meski dapat dianggap sebagai terobosan baru, konsep Wilâyah al-Faqîh tidak lahir secara tiba-tiba, namun memiliki akar historis dan telah menjadi bagian dari dinamika politik Syiah sejak masa awal Islam. Ini tidak lepas dari pandangan teologis yang dianut mazhab Syiah, terutama doktrin imamah yang meniscayakan ketidakterpisahan antara agama dan politik. Karena itu ulama memegang peranan penting dalam politik di dunia Syiah. Dinamika yang terjadi dalam sejarah politik Syiah secara historis menunjukkan hal ini.

Munculnya gagasan Wilâyah al-Faqîh terpicu oleh kekecewaan rakyat dan ulama atas keterpurukan di berbagai bidang kehidupan akibat pemerintah yang terlalu tunduk kepada Amerika dan semakin menjauhkan diri dari nilai-nilai Islam. Jika dirunut baik secara filosofis maupun historis, sesungguhnya gagasan ini merupakan kepanjangan dari konsep imamah, di mana keabsahan seorang pemimpin berasal dari Tuhan (divine legitimacy). Gagasan yang menyegarkan ini dapat dikatakan sebagai penyempurna sistem-sistem politik Syiah sebelumnya[1].

Konsep Wilâyah al-Faqîh identik dengan pemikiran politik Imam Khomeini, dan dapat dikatakan sebagai hasil fusi dari teologi politik, filsafat politik, dan fiqih politik. Secara filosofis terasa pengaruh yang menonjol dari pemikiran para filosof seperti Al-Fârâbî, Nashîruddîn Thûsî, dan Mullâ Shadrâ. Khomeini memang dikenal memiliki perhatian dan minat yang sangat besar kepada filsafat Islam, teosofi (hikmah), dan gnosis (‘irfân).

Konsep ini berangkat dari keyakinan bahwa agama dan politik sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Tujuannya semata-mata hanyalah Allah Swt. Tujuan hakiki ini akan mengarahkan manusia untuk melepaskan egonya sehingga nilai-nilai penghambaan muncul dalam dirinya. Dengan demikian manusia dapat memperoleh kebahagiaan sejati.

Menurut Khomeini, sang perumus konsep, ada tiga periode pemerintahan di dunia. Yang pertama adalah periode para Nabi. Nabi adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi untuk melaksanakan kedaulatan Tuhan. Setelah kenabian berakhir pada Nabi Muhammad SAW, selanjutnya kepemimpinan dijalankan oleh para Imam yang berjumlah dua belas yang merupakan keturunan Nabi dan diyakini sebagai penerima wasiat Nabi. Nama-nama mereka pun disebutkan secara jelas. Setelah periode Imam berakhir dengan ghaibnya Imam yang kedua belas, yaitu Imam Mahdi, maka periode ketiga kepemimpinan Tuhan di muka bumi diteruskan oleh ulama yang pada dirinya terkumpul kualitas spiritual, kesalehan, keutamaan akhlak, dan kelayakan untuk mengatur urusan umat. Namun untuk penerus kepemimpinan yang ketiga ini, Nabi dan para Imam hanya menyebutkan kriterianya, tidak menyebutkan nama-namanya secara jelas. Konsep Wilâyah al-Faqîh berangkat dari kategori yang ketiga ini.

Lebih jauh menurut Khomeini, mendirikan negara Islam adalah wajib kifayah bagi kalangan fuqâhâ. Mustahil menyelesaikan perkara-perkara hisbiyyah—seperti menjaga tatanan masyarakat, mempertahankan teritori kaum muslim, menjaga kaum muda dari penyimpangan, melawan propaganda anti Islam, dan sebagainya—tanpa terbentuknya pemerintahan Islam yang adil, di mana semuanya hanya bisa terwujud dengan adanya fuqâhâ yang adil. Karena itu faqâhah (kefaqihan) menjadi syarat pertama pemimpin pemerintahan Islam (hal.150).

Syarat selanjutnya dari seorang pemimpin—yang selanjutnya disebut wali al-faqîh[2]—adalah al-hashânah al-akhlâqiyyah (keterjagaan secara moral), al-‘adâlah (keadilan), at-taqwa, serta al-kafâ’ah al-idâriyyah (kemampuan mengatur dan memerintah). Syarat yang terakhir ini menuntut wawasan politik yang luas serta kecakapan organisasi yang tinggi.

Pemikiran politik di atas lantas dijadikan dasar pengukuhan sistem teokrasi. Namun di samping itu, ternyata Khomeini juga memformulasikan demokrasi agama, karena menurutnya pemerintahan Islam hanya berjalan jika ada perpaduan antara legitimasi Tuhan dan penerimaan umat. Karena itu sebagian orang menyebut perpaduan tersebut sebagai model teodemokrasi, sebuah titik temu antara teokrasi dan demokrasi. Dalam eksperimen teodemokrasi ini, Wilâyah al-Faqîh merepresentasikan otoritas ulama sementara mekanisme pemilu merepresentasikan demokrasi.

Jika dibandingkan dengan demokrasi liberal ala Barat, terdapat perbedaan yang mencolok. Konsep Wilâyah al-Faqîh berkarakter religius dan menganut kedaulatan Tuhan (divine legitimacy), sedangkan demokrasi liberal berkarakter materialistik serta menganut kedaulatan rakyat (popular legitimacy). Namun keduanya bertemu pada satu titik: sama-sama mengakui hak politik rakyat. Perbedaan lain yang esensial terletak pada tujuan. Jika demokrasi Barat menekankan pada kekuasaan dan kebahagiaan material, demokrasi agama lebih menekankan kepada dimensi mental dan spiritual manusia, yakni berupaya untuk meraih kesempurnaan sebagai manusia. Demokrasi Islam yang dikembangkan Iran mencoba untuk mengantarkan manusia meraih tujuan hakiki ini.

Antara Pro dan Kontra

Pro-kontra gagasan Wilâyah al-Faqîh umumnya terpicu dari ide penyatuan agama dan politik. Menurut mereka yang keberatan, menyatukan agama dan politik hanya akan menggiring kepada terbentuknya rezim otoriter yang pragmatis. Juga memunculkan pertanyaan apakah demokrasi yang diterapkan sungguh-sungguh telah mencerminkan manajemen masyarakat modern? Apakah dapat dibenarkan ketika keulamaan memiliki hak prioritas dalam pemerintahan?

Di antara jajaran pengkritik yang cukup vokal salah satunya adalah Abdul Karim Soroush. Ia seorang intelektual muslim liberal yang pernah terlibat langsung dalam pemerintahan Iran pasca Revolusi Islam 1979. Saat itu ia ditunjuk langsung oleh Imam Khomeini sebagai anggota Institut Revolusi Kebudayaan.

Kritik pertama Soroush adalah mengenai penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Menurutnya, penafsiran terhadap teks agama harus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman[3]. Agama memang sakral, namun penafsiran terhadapnya tidak sakral. Artinya pendapat siapapun bisa saja salah dan sah untuk dikritik.

Kritik lainnya adalah terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada seseorang yang dianggap sebagai faqîh yang adil. Bagi Soroush ini memiliki konsekuensi yang serius. Keadilan masyarakat terletak pada pranata dan hukum, bukan berasal dari keadilan seorang penguasa tunggal. Demokrasi agama bukan berarti keulamaan memiliki hak prioritas khusus dalam pemerintahan. Ulama bukan Tuhan, Nabi, atau Imam. Ia tidak sakral dan tidak boleh dikuduskan.[4] Lebih lanjut Soroush malah menyerukan penegakan demokrasi liberal di Iran, serta perlunya dilakukan reformasi fundamental terhadap ulama.

Atas keberatan itu, Bab I buku ini memberikan jawaban. Penulis mengawali bab ini dengan mengemukakan landasan dalil yang diangkat dari beberapa hadis, diantaranya yang paling populer adalah hadis Al-Ghadîr, di mana Nabi Saw menyatakan secara tegas bahwa ‘Alî bin Abî Thâlib adalah penerus kepemimpinannya. Dalil ini—dan beberapa dalil lainnya—kemudian menjadi dasar argumentasi teologis politik Syiah.

Setelah mengemukakan beberapa pendapat dari tokoh yang kontra[5], sebagai tanggapan penulis mengutip beberapa pendapat yang mendukung. Berbagai argumentasi yang dikemukakan umumnya menyatakan bahwa demokrasi agama yang diterapkan sesungguhnya telah mencerminkan kedaulatan rakyat. Negara Islam Iran dibentuk atas dasar konsensus rakyat, mayoritas rakyat Iran mendukungnya. Bahkan dalam menentukan bentuk pemerintahan, Imam Khomeini menyerahkannya kepada rakyat dengan mengadakan referendum pada tanggal 29-30 Maret 1979. Hasilnya 98% rakyat memilih bentuk Republik Islam (hal 185).

Karena itulah Wilâyah al-Faqîh telah memenuhi kriteria sebagai sistem pemerintahan yang demokratis, ada kesetaraan antara penguasa dan rakyat di hadapan hukum Islam. Murtadha Muthahhari menyatakan bahwa konsep Wilâyah al-Faqîh berada dalam wilayah ideologis, dan rakyatlah yang pada dasarnya memilih dan mengangkat seorang faqîh sebagai pemimpin tertinggi. Semua ini sejalan dengan demokrasi (hal. 48).

Namun berbeda dengan demokrasi ala Barat yang kapitalistik, demokrasi Islam mempunyai tujuan hakiki yang bersifat spiritual, sementara demokrasi Barat bersifat kapitalistik. Jika demokrasi Barat fokus pada kemajuan materi semata, demokrasi Islam lebih menekankan pencapaian nilai-nilai ilahiah dan fitrah manusia. Ini sejalan dengan nilai-nilai agama. Bahkan, dalam demokrasi Islam yang dikembangkan Iran terdapat sebuah kontrak sosial antara rakyat dan seorang faqîh yang dipercaya. Dengan demikian terbangun rekonsiliasi antara sistem politik modern demokrasi dengan sistem politik Islam. Dan dalam tataran praktek, hasil implementasinya dapat diukur sejauh ini.

Hasil Implementasi

Tolok ukur keberhasilan penerapan sistem demokrasi agama di Iran di antaranya meliputi: praktik pemilu, kelembagaan negara, sistem pengawasan, perlindungan hak kaum minoritas, pemberdayaan wanita, kebebasan intelektual, dan kebijakan luar negeri.

Dari praktek pemilu yang telah dilakukan, terhitung partisipasi rakyat selalu di atas 50%. Bahkan Iran pernah memecahkan rekor dunia saat pilpres 2009 di mana partisipasi rakyat mencapai 85%. Bandingkan dengan pilpres di negara yang mengaku paling demokratis, yakni Amerika. Pilpres 2004 di Amerika hanya diikuti sekitar 50% pemilik hak suara. Kemudian bandingkan pula dengan negara-negara Arab monarki seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lain-lain yang tidak melaksanakan pemilu sama sekali.

Bagi pemerintah Iran, kebebasan beragama pada dasarnya berada di luar domain hukum, karena bersifat murni, individual, serta tidak bisa dibangun melalui kekuatan dan paksaan (hal 194). Karena itu kaum minoritas cukup terlindungi. Minoritas Sunni, Kristen, Zoroaster, serta Yahudi hidup aman dan bebas menjalankan keyakinannya. Bahkan mereka mendapatkan kursi di parlemen tanpa melalui proses pemilu. Muslim Sunni mempunyai perwakilan di Dewan Syura. Ada pula yang menjabat sebagai penasihat Presiden dalam urusan yang terkait pengikut Ahlusunnah di Iran.[6] Bandingkan dengan kondisi minoritas Syiah di Saudi yang sering diperlakukan tidak adil serta tidak jarang mengalami aksi kekerasan.

Dalam hal kebebasan intelektual, telah dikemukakan sebelumnya. Abdul Karim Soroush, yang mempunyai pemikiran berseberangan dengan pemerintah masih bisa menikmati kebebasan intelektualnya. Di halaman 199 penulis mengutip pengakuan Soroush: “…. Stimulasi dialog dan polemik filosofis yang digelar secara terbuka merupakan pemandangan yang sering kita saksikan di Iran, baik di kalangan sekolah agama maupun di lingkungan universitas. Hal ini berbeda dengan kasus yang dihadapi teman saya di Mesir, Nasr Hamid Abu Zayd”. Ada memang kasus-kasus di mana kebebasan berpikir justru malah diganjar hukuman oleh pemerintah. Namun ini lebih kepada kebebasan yang kebablasan dan tergolong aksi kontra-revolusi.

Dalam hal pemberdayaan wanita, Republik Islam Iran mengambil langkah serius dalam memastikan terpenuhinya hak wanita di segala aspek kehidupan. Contoh konkrit misalnya dalam bidang pendidikan. Saat ini persentase pria dan wanita terdidik hampir sama, masing-masing 98% untuk pria dan 97% untuk wanita. Tokoh-tokoh wanita di bidang riset ilmiah pun tercatat meningkat jumlahnya. Begitu pula peran wanita di bidang lainnya, seperti ekonomi, seni, budaya, dan olahraga.

Dalam hal kebijakan politik luar negeri, Republik Islam Iran mendukung perjuangan kaum tertindas (mustadh’afîn) atas kaum penindas (mustakbirîn) di segenap penjuru dunia. Karena itu pembelaan Iran atas bangsa Palestina sungguh-sungguh. Imam Khomeini menegaskan berkali-kali bahwa revolusi belum berakhir selama Palestina masih diduduki oleh Israel. Bahkan Iran menjadi satu-satunya negara yang mencantumkan hak kemerdekaan bangsa Palestina di dalam undang-undang negara, yang seluruhnya berjumlah delapan pasal (hal.217-218).

Untuk menambahkan pencapaian yang siginifikan, di bidang ekonomi, Dana Moneter Internasional (IMF) memasukkan Iran ke dalam 18 negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Di bidang sains dan teknologi, perusahaan riset Science-Metrix Kanada dalam laporannya menempatkan Iran di peringkat teratas dunia dalam pertumbuhan produktivitas ilmiah (hal.164).

Hasil-hasil gemilang di atas kiranya cukup dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa di Iran prinsip demokrasi berhasil diselaraskan dengan nilai-nilai agama, serta aktualisasinya dapat dirasakan secara nyata. Dengan pencapaian gemilang di berbagai bidang, harus diakui bahwa Iran adalah ikon kebangkitan Islam.

Refleksi

Tidak mudah menemukan buku yang membahas sistem politik Wilâyah al-Faqîh secara khusus, apalagi di tengah situasi yang sangat sensitif di mana gelombang takfirisme begitu masif dan nyaris tidak memberikan keleluasaan kepada para akademisi untuk berbicara mengenai tradisi intelektual di dunia Syiah yang memang harus diakui sangat kaya. Buku karya Muhammad Anis ini patut diapresiasi karena telah berkontribusi memperkaya referensi akademik. Selanjutnya ini dapat dijadikan bahan kajian yang lebih segar seputar formulasi hubungan antara negara dan agama.

Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, Iran adalah contoh negara demokrasi Islam yang ideal. Kita bisa mengambil inspirasi dari Iran yang berhasil mempertahankan independensi dan kedaulatan bangsanya. Dengan berpijak pada karakter kuat sebagai bangsa mandiri, betapa sebuah negara yang mengalami sanksi embargo sekian lama ini justru berhasil mempertontonkan kepada dunia sebuah praktik demokrasi yang berjalan dengan baik, yang dipadukan dengan sistem teokrasi di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan seorang faqîh. Sebuah kontrol bagi praktik demokrasi yang kebablasan.

Dalam sistem demokrasi yang bertumpu pada kehendak mayoritas semata, suara terbanyak yang diperoleh belum tentu berasal dari suara kebenaran. Seringkali masyarakat luas lebih mengenal popularitas ketimbang kapasitas. Karena itu tidak ada jaminan pemimpin yang terpilih benar-benar berkualitas. Sementara dalam sistem demokrasi agama yang dikembangkan Iran, kekuasaan harus dipegang oleh seorang faqîh yang benar-benar mengerti agama. Adapun untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa, terdapat sebuah mekanisme kontrak sosial antara penguasa dengan rakyat.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Wilâyah al-Faqîh adalah sebuah upaya penyempurnaan sistem demokrasi, meskipun juga tidak bebas problem. Salah satunya adalah soal kriteria seorang faqîh yang layak diangkat sebagai pemimpin. Jika salah pilih, mudah untuk terjebak pada situasi dimana kekuasaan sulit dikontrol dan partisipasi politik rakyat menjadi rendah. Apalagi ketaatan terhadap wali al-faqîh dianggap sebagai kewajiban dalam agama. Padahal dalam sistem demokrasi, kontrol terhadap kekuasaan dan partisipasi politik rakyat merupakan unsur yang utama. Namun jika melihat hasil implementasinya sejauh ini, Iran boleh dikatakan mampu menjawab berbagai kritikan tersebut.

Jika dibandingkan dengan sistem politik Sunni yang menganut konsep Khilafah-Syura, harus diakui bahwa di Sunni belum ada konsep yang mapan untuk dipraktekkan. Jika merujuk secara historis, dalam konsep Sunni khalifah tidak dipilih oleh rakyat. Kekuasaan bisa diperoleh melalui musyawarah seperti dalam kasus terpilihnya Abu Bakar. Bisa juga diperoleh berdasarkan wasiat seperti terpilihnya Umar yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Bisa juga melalui dewan formatur sebagaimana terpilihnya Utsman. Dan bisa juga secara aklamasi seperti terpilihnya ‘Alî. Terdapat beragam suksesi. Apalagi jika mengacu kepada masa-masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang menganut sistem pemerintahan monarki yang suksesinya banyak diwarnai oleh pertumpahan darah. Ditambah lagi jika mengacu kepada negara seperti Arab Saudi yang mempraktekkan sistem kerajaan yang nyaris primitif, padahal dasar hukum yang diterapkan adalah syariat Islam. Maka dengan kepala dingin harus diakui bahwa konsep politik Syiah lebih jelas dan mapan. Ini tak lain karena merupakan pengejawantahan dari doktrin yang juga sudah mapan: Imamah.

Banyak kalangan termasuk di Indonesia mengkhawatirkan adanya ekspor ideologi dari Iran. Terlebih propaganda negatif dan stigmatisasi terhadap Syiah (dan Iran) begitu masif dan nyaris tak terbendung. Sesungguhnya kekhawatiran tersebut berlebihan. Pertama, populasi komunitas Syiah di Indonesia tidaklah signifikan. Selain itu, melalui ormas resminya (ABI ataupun IJABI), berkali-kali komunitas ini menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 sudah final[7]. Karena memang tidak ada pertentangan antara Pancasila dan nilai-nilai Islam. Bahkan jika ditinjau secara historis, di sepanjang sejarahnya, kaum Syiah—yang hampir selalu berada dalam posisi tertindas—hampir selalu bersikap akomodatif terhadap penguasa dari kalangan non-Syiah.

Tentang bentuk hubungan antara negara dan agama, Indonesia memang unik. Indonesia menganut sistem demokrasi di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun di sisi lain konstitusi menyatakan bahwa negara berketuhanan, bahkan ditempatkan sebagai sila pertama dalam dasar negara. Karena itu, jika dipraktekkan dengan penuh tanggung jawab, Pancasila bisa menjadi jalan tengah yang berdiri kokoh di antara sistem demokrasi liberal yang cenderung kebablasan dan sistem teokrasi yang cenderung otoriter. Dengan demikian diharapkan prinsip-prinsip keadilan yang juga dijunjung tinggi oleh agama dapat ditegakkan.[]

Catatan:

[1] Uraian historis mengenai perkembangan politik Syiah sejak Dinasti Safawi sampai Dinasti Pahlevi dapat dibaca secara lengkap pada Bab II.

[2] Pada prakteknya, Wali al-Faqîh dapat digugurkan oleh suatu Dewan Pakar yang disebut majlis-e khubregan, yang terdiri dari 86 orang mujtahid (yang diyakini) adil. Dewan Pakar ini dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selain menetapkan Dewan Pakar, pemilu ini juga menetapkan anggota dewan perwakilan rakyat yang disebut Dewan Syura. Di sinilah uniknya demokrasi Islam yang dipraktekkan Iran, di satu sisi Dewan Pakar menetapkan kriteria seorang pemimpin dari sisi kualitas spiritual, namun di sisi lain Dewan Pakar tersebut juga dipilih oleh rakyat.

[3] Pandangan ini sebetulnya tidak baru. Di kalangan pemikir Arab telah lama muncul, seperti yang dikembangkan oleh Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, Mohamed Arkoun, Abed al-Jabiri, dan lain-lain. Bedanya, Soroush lebih menekankan pada relasi antara demokrasi dan agama, bagaimana keduanya saling mengisi sebagai alternatif baru dalam manajemen masyarakat modern.

[4] Dalam bukunya, “Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama” (Mizan, 2002), Soroush menyatakan: “Ulama menjadi hakim dan menduduki kursi kekuasaan; perwakilan ahli hukum tertinggi (Wali al-Faqîh) mendapat supremasi melebihi kaum awam dan sangat dikuduskan tanpa terkena ketapel dan panah penelitian yang cermat dari media yang menimpa setiap orang lainnya” (Hal.254). “Jangan katakan: ‘kekuasaan ini tidak boleh dibatasi sebab kekuasaan ini sekarang dikendalikan oleh pemimpin yang baik’ ” (Hal.262).

[5] Ada juga pandangan dari seorang tokoh penting yang menolak dominasi kaum ulama namun tidak dibahas dalam buku ini, yaitu pandangan Dr. ‘Ali Syariati, yang juga merupakan seorang ideolog Revolusi Islam Iran. Ia lebih cenderung  memilih kaum intelektual tercerahkan (rausyan fikr) sebagai pemegang otoritas kekuasaan politik. Baginya, kaum ulama tidak berhak memonopoli kebenaran di bidang agama.

[6] Mereka bebas mendirikan masjid dan melakukan ritual keagamaan secara terbuka sesuai keyakinannya, tidak seperti yang dituduhkan di banyak ‘media Islam’ yang anti-syiah. Sebuah film dokumenter bagus dan cukup panjang yang menggambarkan kehidupan keberagamaan Muslim Sunni di Iran dapat dilihat di youtube dengan judul “Sunnis in Iran (How Sunni Muslims live in a Shiite country?)” : https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=3B6MGqWkpMk&app=desktop

Dokumenter tersebut adalah hasil liputan seorang analis politik dan ekonomi dari Mesir bernama Ahmad Mustafa. Pertanyaan tentang bagaimana Muslim Sunni hidup di negara Syiah telah membawanya untuk berangkat ke Iran.

[7] Lihat misalnya: http://www.satuislam.org/nasional/ahlulbait-indonesia-pancasila-dan-uud-1945-sudah-final/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s